Jawa Tengah

Indonesia
 

PENELITIAN

KAMI

 

Studi ini merupakan bagian dari rangkaian studi longitudinal 2014–2020 yang bertujuan menganalisis dampak kebijakan subsidi tetap BBM pada penghidupan perempuan miskin, khususnya pada aspek-aspek penghidupan yang menjadi tema kerja MAMPU (akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial, akses perempuan pada pekerj

Hasil Pemantauan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Pertengahan September 2014–Akhir Juli 2015

Penurunan angka kemiskinan yang melambat pada beberapa tahun terakhir telah mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berupaya menerapkan strategi terobosan baru untuk mengatasinya. Dalam RPJMN 2015-2019, salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang baru adalah melalui Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B).

Peran Kecamatan dalam Pelaksanaan UU Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam selain kondisi geografis dan topografis di Indonesia yang bervariasi.

Gender dan Kemiskinan

Pemerhati masalah perempuan dan gender beranggapan bahwa kajian-kajian kemiskinan tidak memberi perhatian memadai terhadap dimensi gender dalam kemiskinan.

Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai di Indonesia

Untuk mengurangi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) terhadap masyarakat miskin dan rentan, melalui Inpres No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin, pemerintah meluncurkan Program Subsidi Langsung Tunai (SLT). Sebagaimana juga program-program bantuan sebelumnya, pelaksanaan SLT di lapangan pun tidak luput dari berbagai kendala. Bersamaan dengan itu, muncul berbagai pendapat di masyarakat mengenai keefektifan program ini dan dampak yang ditimbulkannya.

Mengintegrasikan Aspek Spasial Kemiskinan ke dalam Perencanaan Spasial Perkotaan: Solusi untuk Mengatasi Kemiskinan Perkotaan

Hasil studi SMERU pada 2011 tentang kemiskinan spasial perkotaan serta hubungan antara perencanaan tata ruang kota dan upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta dan Kota Makassar menunjukkan bahwa pemahaman para pemangku kepentingan, terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mengenai hubungan antara unsur perencanaan spasial dan upaya penanggulangan kemiskinan masih terbatas.

Gejolak Harga Beras Agustus - September 1998: Penelusuran Sebab dan Akibat

Laporan ini ditulis berdasarkan observasi sepintas (quick observation) yang dilakukan pada 22 September sampai 1 Oktober 1998 di kabupaten-kabupaten yang berlokasi pada jalur selatan dan jalur utara Pulau Jawa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Tahap Persiapan Pelaksanaan Program Operasi Pasar Khusus (OPK): Hasil Pengamatan Kilat Tim SMERU di Jawa Tengah

Pelaksanaan Program Operasi Pasar Khusus (OPK) Hasil Pengamatan Lapangan Kilat Tim SMERU di Lima Propinsi

SMERU telah menurunkan Tim Peneliti Lapangan Dampak Krisis untuk memantau dan mempelajari pelaksanaan serta perkembangan Program Operasi Pasar Khusus (OPK) BULOG, yang merupakan salah satu program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang telah diluncurkan sebagai jawaban atas krisis yang berlangsung di Indonesia. Kegiatan lapangan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober sampai pertengahan Nopember 1998, dengan mengunjungi 21 kelurahan dan 19 desa di 5 propinsi yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku dan Sumatera Selatan.

Deregulasi Perdagangan Regional: Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Daerah dan Pelajaran yang Diperoleh

Laporan ini berusaha mendokumentasikan hal-hal berikut:

  • Rumitnya permasalahan akibat banyaknya pajak (pungutan) dan non-pajak yang mendistorsi mekanisme pasar sebelum dilakukan deregulasi
  • Dampak berbagai distorsi tersebut atas insentif perdagangan di sektor perdesaan (pertanian)
  • Berbagai upaya untuk menderegulasi dan menghapus peraturan yang mendistorsi harga
  • Keberhasilan dan kegagalan berbagai deregulasi yang diamati sampai Nopember 1999

Bagikan laman ini