Pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) membawa dampak turunan yang besar dan mendadak di seluruh dunia. Banyak negara mengambil kebijakan karantina wilayah (lockdown) dan pembatasan sosial untuk membatasi penyebaran penyakit ini. Walau vital dalam mencegah penularan COVID-19, langkah-langkah yang telah diambil juga menyebabkan krisis ekonomi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Usaha kecil dan menengah (UKM) sangat merasakan dampak pandemi ini. Hal tersebut terjadi karena UKM mendominasi kegiatan produksi dan penyerapan tenaga kerja di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Ada indikasi bahwa perempuan mengalami dampak pandemi COVID-19 secara tidak proporsional, baik di rumah tangga mereka sendiri maupun di lokapasar. Di samping itu, mereka menghadapi risiko ketakberdayaan dan ketaksetaraan dalam jangka panjang (Gates Foundation, 2020; Monash Gender, Peace, and Security Centre, 2020). Perempuan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah juga mendominasi porsi usaha kecil yang cukup besar jika dibandingkan dengan di perusahaan-perusahaan besar. Banyak di antara mereka menjalankan sendiri kegiatan sehari-hari usahanya. Pada saat yang sama, mereka harus menanggung beban tambahan dalam bentuk pekerjaan rumah tangga dan merawat anak-anak dan/atau tanggungan lain saat kegiatan sekolah tatap muka ditiadakan dan pembatasan mobilitas diberlakukan.
Walau Indonesia, Filipina, dan Vietnam telah meluncurkan berbagai program dan inisiatif untuk mendukung UKM, UKM yang dikelola perempuan mungkin tidak mendapatkan manfaat optimal karena program-program ini tidak peka terhadap gender. Sebagai contoh, UKM yang dikelola perempuan menghadapi tantangan dalam mengakses modal. Prasyarat untuk dapat mengakses kebanyakan fasilitas pembiayaan komersial mencakup sejarah operasional yang panjang, aliran pemasukan yang lancar, dan aset tetap dalam jumlah besar sebagai jaminan. Namun, sebagian besar UKM yang dikelola perempuan tidak mampu memenuhi prasyarat tersebut. Selain itu, bisa jadi ada hambatan-hambatan lain yang membuat perempuan tidak bisa memanfaatkan program-program pendukung tersebut.
Oleh karena itu, tanpa intervensi yang menyasar perempuan, analisis yang spesifik gender, atau kepemimpinan perempuan dalam strategi merespons krisis dan pemulihannya, program pendukung UKM dari pemerintah yang bersifat umum mungkin tidak cukup dan UKM yang dikelola perempuan mungkin membutuhkan bantuan lebih jauh agar dapat mencapai pemulihan ekonomi yang langgeng.
Studi ini secara spesifik dimaksudkan untuk:
- menilai dampak gender respons kebijakan UKM selama April–Desember 2020; dan
- memberikan rekomendasi praktis dan spesifik untuk meningkatkan kebijakan dan praktik guna menguatkan kepekaan gender berbagai respons di sektor UKM.
Pertanyaan-pertanyaan kunci dalam studi ini mencakup tiga aspek berikut: penerima manfaat dan bentuk respons, strategi bertahan dari pandemi COVID-19, dan pelajaran yang bisa diambil.
- survei daring UKM
- diskusi kelompok terfokus (FGDs) secara daring dengan UKM baik yang dikelola laki-laki maupun perempuan. FGD difokuskan pada tantangan yang dihadapi usaha-usaha ini, yaitu apakah dan bagaimana mereka mendapatkan bantuan dari program-program yang diluncurkan pemerintah untuk membantu UKM, serta strategi dan praktik baik yang dapat ditiru atau ditingkatkan untuk membantu UKM agar pulih dari dampak pandemi dan menjadi tangguh dalam menghadapi krisis apa pun.
- wawancara informan kunci secara daring dengan perwakilan dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas desain dan implementasi respons kebijakan. Kegiatan ini akan memberikan informasi mengenai proses pengambilan keputusan, serta menjawab pertanyaan apakah dan bagaimana analisis gender diintegrasikan ke dalam program dan inisiatif yang berbeda.
