Our Expertise
Pengawasan menjadi isu yang semakin disoroti setelah terungkapnya berbagai kasus penyelewengan anggaran desa di sejumlah daerah. Di sisi lain, kejelasan mengenai skenario pengawasan desa menjadi tantangan pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).
Meski pada 2017 penyaluran Dana Desa (DD) telah memasuki tahun ketiga, keterlambatan penyaluran dan pencairan terus terjadi dan berpotensi mengurangi kualitas pembelanjaan DD. Dilema yang dihadapi adalah membangun mekanisme yang sederhana sesuai kapasitas desa, sekaligus menegakkan prinsip akuntabilitas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan awal program e-Warong Kube-PKH.
Makalah ini menyelisik hubungan antara ketimpangan, elite capture, dan kinerja penargetan dua program perlindungan sosial terbesar di Indonesia, yakni Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kedua program itu berbeda dalam hal metode penargetan. Penargetan dalam program Raskin terdesentralisasi, sedangkan penargetan dalam BLT lebih terpusat.
