Our Expertise
Kegiatan ini mengambil tema “Menuju Pembangunan Ekonomi Sulawesi Selatan yang Lebih Inklusif” dan dihadiri oleh para pembuat kebijakan, anggota DPRD, akademisi, lembaga donor, lembaga nonpemerintah, praktisi, sektor swasta, media, dan pakar isu-isu pembangunan serta narasumber dan pakar dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.
Sebagai bagian dari rangkaian Forum Pembangunan Daerah (FPD), pada 9 Mei 2018 The SMERU Research Institute bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin dan BaKTI menyelenggarakan kegiatan “Seminar Nasional: Berbagi Hasil Penelitian Sosial-Ekonomi LP2M Universitas Hasanuddin dan The SMERU Research Institute”.
Forum Pembangunan Daerah (FPD) merupakan sebuah acara yang bertujuan memfasilitasi dialog kebijakan, pertukaran informasi praktik baik dan pengalaman antara pembuat kebijakan dan para peneliti, pelaku pembangunan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Terungkapnya berbagai kasus penyelewengan anggaran di sejumlah daerah menunjukkan bahwa praktik pengawasan oleh supradesa selama ini masih memiliki kelemahan. Catatan kebijakan ini merekomendasikan model pengawasan desa oleh masyarakat yang mengadopsi empat prinsip akuntabilitas sosial: relevansi, publisitas, penyanggahan, dan penegakan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), kebijakan tentang desa dianggap tidak banyak memberikan perubahan bagi desa, khususnya dari segi tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, kelahiran UU Desa menjadi harapan baru untuk kemajuan desa disebabkan UU ini menempatkan desa sebagai subjek yang mampu mengatur dan mengelola dirinya sendiri.
