Our Expertise
Forum Pembangunan Daerah (FPD) merupakan sebuah acara yang bertujuan memfasilitasi dialog kebijakan, pertukaran informasi praktik baik dan pengalaman antara pembuat kebijakan dan para peneliti, pelaku pembangunan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Terungkapnya berbagai kasus penyelewengan anggaran di sejumlah daerah menunjukkan bahwa praktik pengawasan oleh supradesa selama ini masih memiliki kelemahan. Catatan kebijakan ini merekomendasikan model pengawasan desa oleh masyarakat yang mengadopsi empat prinsip akuntabilitas sosial: relevansi, publisitas, penyanggahan, dan penegakan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), kebijakan tentang desa dianggap tidak banyak memberikan perubahan bagi desa, khususnya dari segi tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, kelahiran UU Desa menjadi harapan baru untuk kemajuan desa disebabkan UU ini menempatkan desa sebagai subjek yang mampu mengatur dan mengelola dirinya sendiri.
Direktur The SMERU Research Institute, Dr. Asep Suryahadi, dan Peneliti Utama SMERU, Dr. Sudarno Sumarto, bersama dengan 9 ekonom lainnya mendapat kehormatan untuk menghadiri pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Selasa, 27 Februari 2018.
Pada 17 Januari 2018, Dr. Asep Suryahadi (Direktur the SMERU Research Institute) dan Ridho Al Izzati (Peneliti Junior SMERU), melalui presentasi mereka, memaparkan tentang “Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah” kepada Ir. Sunaryo, MURP, Ph.D (Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah). Presentasi ini bertujuan untuk memberi masukan bagi penyusunan kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan di provinsi tersebut.
