Dalam lima tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo telah diprediksi akan kembali naik akibat pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) yang masih berlangsung dan faktor lain, seperti kebijakan di tingkat pusat. Agar tren angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo tetap menurun setiap tahun, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai bentuk sinergi dan efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan perlu disusun. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan untuk menerjemahkan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan sekaligus sebagai upaya menyinkronkan visi dan misi kepala daerah.
Tujuan penyusunan RPKD adalah untuk:
- mengetahui kondisi kemiskinan di Kabupaten Situbondo secara umum yang kemudian akan dipetakan berdasarkan karakteristiknya;
- menyusun dokumen perencanaan pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan selama lima tahun ke depan; dan
- merumuskan rencana tindak lanjut tahunan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo sebagai implementasi dan aktualisasi RPKD.
Studi ini menggunakan metode campuran (mixed methods) yang terdiri atas analisis kuantitatif dan kualitatif. Metode ini digunakan untuk merumuskan interpretasi menyeluruh mengenai kondisi kemiskinan di Kabupaten Situbondo beserta karakteristik yang menyertainya.
- metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis dinamika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo, memetakan kondisi kemiskinannya baik dari sisi kependudukan maupun kewilayahan, serta melakukan proyeksi dinamika pertumbuhan ekonomi untuk periode lima tahun ke depan.
- metode kualitatif digunakan untuk mendalami konteks kemiskinan di Kabupaten Situbondo baik dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.
Dalam studi ini, tim peneliti akan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan pemerintah desa. Data sekunder akan diperoleh dengan menelaah berbagai dokumen, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD Kabupaten Situbondo, RPKD, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah/LP2KD, dan dokumen terkait lainnya.
