Penanggulangan kemiskinan secara umum menggunakan dua pendekatan, yaitu pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan ditentukan, antara lain, oleh ketepatan kebijakan dan penargetannya. Unit target kebijakan dapat berupa masyarakat, keluarga, atau individu yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat usia dan jenis kelamin.

Agar tersedia informasi berbasis penelitian mengenai kelompok rentan yang dapat dimanfaatkan oleh para pembuat kebijakan, dalam beberapa tahun terakhir The SMERU Research Institute melakukan berbagai kajian yang mengamati kondisi kemiskinan anak dan akses keluarga miskin terhadap pelayanan publik.

Pada 2015, SMERU mengeksplorasi kondisi kemiskinan multidimensi anak berusia 0–17 tahun. Studi ini bertujuan mengukur kondisi berkekurangan (deprivasi) individu anak untuk menilai kesejahteraan anak berdasarkan kelompok usia.

Penelitian lain tentang anak dilakukan SMERU di Surakarta, Jakarta Utara, dan Makassar pada 2015 untuk memahami karakteristik kemiskinan anak, baik perempuan maupun laki-laki, berusia 6–17 tahun di perkotaan. Studi ini mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi pengalaman anak menurut perspektif mereka sendiri.

Selanjutnya, pada 2016 SMERU melakukan studi terhadap program penanggulangan kemiskinan yang bertarget keluarga, yakni Program e-Warong, sebuah pelayanan keuangan inklusif yang mengubah mekanisme penyaluran bantuan tunai menjadi nontunai. Studi ini mengamati persepsi pemangku kepentingan terhadap konsep program dan kesiapan mereka dalam melaksanakan program. Masih terkait pelayanan publik, SMERU kemudian mengkaji kesepakatan perdagangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bidang kesehatan. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi implikasi MEA terhadap pelayanan kesehatan dalam upaya menyediakan dasar penyusunan kebijakan pelayanan kesehatan berkualitas dan kompetitif. Tulisan tamu yang menutup terbitan kali ini berisi refleksi berbagai upaya pemberdayaan di Indonesia selama ini. Penulisnya berpendapat bahwa perlu ada transformasi kegiatan pemberdayaan menuju masyarakat yang berdaya secara ekonomi dan berdaulat secara politik