Segera setelah menaikkan harga BBM pada 22 Juni 2013, Pemerintah meluncurkan program BLSM untuk membantu 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan mempertahankan tingkat kesejahteraannya. Bantuan tunai Rp150.000 per bulan ini diberikan selama empat bulan dan disalurkan dalam dua tahap pada Juni/Juli dan September/Oktober 2013 oleh PT. Pos Indonesia. Untuk mendapatkan gambaran awal pelaksanaannya, Lembaga Penelitian SMERU melakukan pemantauan terhadap penyaluran tahap pertama di empat kecamatan yang terdapat di Kota Administrasi Jakarta Utara, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Karawang, dan Kota Bandung pada minggu ke empat Juli 2013.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa BLSM telah terlaksana dengan lancar tanpa mengalami kendala dan konflik sosial yang berarti. Angka inclusion error yang sangat rendah menunjukkan bahwa program ini menyasar target yang tepat, namun angka exclusion error masih tinggi. Rumah tangga menerima dana bantuan secara penuh tanpa potongan, melalui mekanisme pencairan yang umumnya mudah. Akan tetapi, pelaksanaan program yang cenderung mendadak, membuat informasi tentang tata kelola program kepada publik, khususnya pemerintah daerah, terbatas dan terlambat. Oleh karenanya, pemerintah daerah tidak dapat berperan optimal dalam pelaksanan program ini. Pemerintah daerah belum melaksanakan musyawarah desa/kelurahan untuk pemutakhiran data penerima dan belum membentuk pos pengaduan masyarakat. Meskipun begitu, secara umum masyarakat menilai program BLSM lebih baik dibanding BLT 2005 dan BLT 2008. Seluruh informan rumah tangga dan sebagian informan lainnya menilai bantuan tunai lebih baik dibanding berbagai program bantuan lain, termasuk Raskin, karena bantuan dapat diterima utuh oleh sasaran dan mudah dimanfaatkan.

Sambil memperbaiki beberapa kelemahan BLSM, berbagai kelebihan program ini perlu dipertimbangkan untuk juga dipraktikkan dalam program-program perlindungan sosial lain. Bantuan yang ditransfer secara langsung kepada sasaran lebih efektif dan efisien dibanding bantuan yang dikelola melalui berbagai prosedur birokrasi.