Nusa Tenggara Barat

Komitmen untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata merupakan agenda besar pembangunan di seluruh dunia. Komitmen ini terangkum dalam Sustainable Development Goal (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang meliputi 17 tujuan dan 169 target turunan; dengan target utama menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensi, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Agenda baru SDGs ini dinilai melampaui MDGs karena memperhitungkan akar penyebab kemiskinan dan kebutuhan universal untuk pembangunan yang inklusif.

Laporan studi verifikasi lapangan ini merupakan salah satu bagian dari studi Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia. Studi ini bertujuan untuk membuat estimasi angka kemiskinan di wilayah kecil, hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, serta menyusun peta kemiskinan dan penghidupan masyarakat. Estimasi angka kemiskinan dibuat untuk seluruh Indonesia berdasarkan pendekatan pengeluaran rumah tangga dengan menggunakan data-data dari Survey Sosial-Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2010, Potensi Desa (PODES) 2011, dan Sensus Penduduk (SP) 2010.

Untuk mengurangi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) terhadap masyarakat miskin dan rentan, melalui Inpres No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin, pemerintah meluncurkan Program Subsidi Langsung Tunai (SLT). Sebagaimana juga program-program bantuan sebelumnya, pelaksanaan SLT di lapangan pun tidak luput dari berbagai kendala. Bersamaan dengan itu, muncul berbagai pendapat di masyarakat mengenai keefektifan program ini dan dampak yang ditimbulkannya.

Peranan pemerintah daerah (pemda) dalam penanggulangan kemiskinan menjadi semakin penting sejak pelaksanaan otonomi daerah pada 2001. Sejumlah kebijakan pelayanan publik yang secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat sejak itu diserahkan ke tangan pemerintah daerah.

Dikotomi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi dapat menghasilkan kesenjangan kebijakan. Perlindungan yang kurang memadai terhadap buruh migran merupakan salah satu contoh dari dampak kesenjangan kebijakan tersebut. Edisi buletin SMERU ini mengangkat kompleksitas masalah pengelolaan buruh migran yang terungkap dari hasil studi Lembaga Penelitian SMERU tentang Desentralisasi dan Pengelolaan Buruh Migran di Indonesia.

Belum pulih dari dampak Bom Bali I dan II, permintaan ekspor gerabah di sebuah desa di Kabupaten Lombok Barat yang merupakan sentra produksi gerabah mengalami penurunan yang tajam sejak terjadinya krisis keuangan global 2008/09. Tanpa adanya keterampilan lain, para perempuan pembuat gerabah setempat terpaksa berhenti bekerja atau kembali membuat gerabah untuk keperluan rumah tangga yang harganya jauh lebih murah.

Buku ini menyajikan hasil kajian mengenai pelaksanaan program BLT 2008 dan persepsi masyarakat terhadap stigma yang muncul selama pelaksanaan program BLT 2005. Program BLT 2008 tahap pertama yang dikaji studi ini meliputi aspek kelembagaan, sosialisasi program, verifikasi dan ketepatan sasaran program, penyaluran dana, pengaduan dan penyelesaian masalah, serta tingkat kepuasan terhadap pelaksanaaan program.