The SMERU Research Institute adalah lembaga independen untuk penelitian dan studi kebijakan publik yang telah secara profesional dan proaktif melakukan penelitian berbasis bukti terkait berbagai isu sosial-ekonomi dan kemiskinan di tingkat nasional dan daerah selama 20 tahun terakhir.

SMERU turut berpartisipasi dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 melalui Think20 (T20) yang mempertemukan lembaga pemikir (think tanks) dan pusat penelitian terkemuka tingkat dunia dengan tujuan akhir memberikan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian kepada para pemimpin G20. T20 sendiri terdiri atas sembilan gugus tugas (task force) yang berperan sebagai bank gagasan untuk berbagai permasalahan yang dibahas oleh para pejabat G20. Secara khusus, SMERU ditunjuk sebagai lembaga tuan rumah (host institution) Task Force 5 dengan fokus pada bidang kebijakan yang melingkupi isu ketimpangan, sumber daya manusia, dan kesentosaan (well-being). Dengan menjadi ketua Task Force 5 di T20, SMERU memiliki kesempatan emas untuk bekerja sama dengan peneliti dan lembaga think tank di T20 dari seluruh dunia, serta pejabat pemerintah dalam kelompok kerja G20. Selain itu, kemitraan ini mendorong keterlibatan SMERU dalam proses perumusan kebijakan di tingkat global.

Sebagai host institution Task Force 5, SMERU bertanggung jawab untuk memimpin seleksi proposal catatan kebijakan serta sekaligus memastikan keselarasan catatan kebijakan tersebut dengan agenda G20 dan T20. Secara khusus, pembahasan dalam Task Force 5 berkisar pada kebijakan untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia, reformasi perlindungan sosial, dan transisi demografis. Dalam bidang pembangunan sumber daya manusia, task force ini berfokus pada penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan dengan tujuan meningkatkan hasil dan akses belajar, serta rekomendasi kebijakan dalam menyelesaikan beban ganda malanutrisi.

Selain itu, task force ini membahas cara agar reformasi di bidang perlindungan sosial dapat dirancang dan dilaksanakan sebaik mungkin untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang dan maju, khususnya terkait disabilitas, kemiskinan penduduk lanjut usia (lansia), dan pekerja nontradisional. Terakhir, Task Force 5 mengeksplorasi kebijakan untuk memanfaatkan bonus demografi yang dipengaruhi perbedaan karakteristik perekonomian untuk membantu membangun kerangka kebijakan yang komprehensif demi perekonomian yang lebih tangguh dan pembangunan yang lebih berkelanjutan.