Pembangunan ekonomi di wilayah yang kaya akan sumber daya alam sering kali tidak inklusif karena manfaat dari sumber daya alam tidak terdistribusi secara merata kepada seluruh populasi. Walau Pemerintah Pusat memiliki komitmen terhadap agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi inklusif masih asing di tingkat daerah.
Untuk membantu pemerintah daerah memantau pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif, Pemerintah Pusat telah mengembangkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dan menyosialisasikannya kepada beberapa daerah. Kami berharap proyek ini akan membawa manfaat bagi kelompok miskin dan rentan di dua kabupaten yang kaya akan sumber daya alam dengan mengarusutamakan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif di daerah.
Tujuan proyek ini adalah melakukan studi kasus mengenai kebijakan dan praktik pembangunan ekonomi inklusif di daerah yang kaya akan sumber daya alam di tingkat kabupaten (dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat) dan meningkatkan kapasitas pejabat kabupaten untuk mengadopsi IPEI dalam agenda pembangunan mereka.
Dalam proyek ini, kami:
- melakukan studi kasus mengenai pembangunan ekonomi inklusif di dua kabupaten di Kalimantan Barat;
- melakukan peningkatan kapasitas melalui diskusi intensif di dua kabupaten di Kalimantan Barat; dan
- memperbarui data IPEI dan melakukan penghitungan proyeksi data untuk 2024.