Berbagai negara telah berupaya mewujudkan kesetaraan akses atas layanan kesehatan bermutu dengan melakukan reformasi pembiayaan kesehatan dan memperluas cakupan layanan. Walau telah ada pemahaman bersama yang luas tentang pentingnya universal health coverage atau cakupan kesehatan semesta, menerapkannya dalam bentuk reformasi yang efektif memerlukan waktu dan upaya khusus. Interaksi yang kompleks di antara para pemangku kepentingan, yang dipengaruhi oleh beragam faktor ekonomi dan perubahan kekuasaan, dapat menghambat upaya reformasi.
Pandemi COVID-19 menjadi pendorong untuk meninjau kembali arah sistem kesehatan. Sebelumnya, krisis-krisis yang terjadi di berbagai negara, seperti di Argentina, Turki, Thailand, dan Korea Selatan, telah berhasil mendorong pembuatan kebijakan yang memperluas cakupan dan meningkatkan kesehatan penduduk. Pandangan teoretis menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan tertentu dengan pendekatan politik demi keberhasilan reformasi.
Memahami dinamika politik dan ekonomi yang mendorong perubahan pascakrisis, khususnya di Asia Tenggara, dapat bermanfaat untuk merancang strategi untuk kemajuan cakupan kesehatan semesta. Transformasi pembiayaan kesehatan Indonesia, yang didasarkan pada reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014, menekankan pentingnya mengembalikan perhatian pada layanan kesehatan primer. Melibatkan perspektif ekonomi politik dapat membantu pelaksanaan reformasi dengan memahami kepentingan para pemangku kepentingan.
Keberhasilan implementasi JKN menjadi sumber pengetahuan yang berharga karena memberikan wawasan tentang peran dan strategi para pemangku kepentingan dalam mendapatkan dukungan politik, yang dapat bermanfaat bagi para pemimpin saat ini. Menelaah kompromi yang muncul akibat dinamika politik serta dampaknya dapat memberikan masukan yang penting dalam pembentukan strategi.
Dalam proyek ini, SMERU menganalisis interaksi para pemangku kepentingan, dinamika kekuasaan, dan proses-proses kelembagaan dari reformasi JKN pada 2014 untuk mendapatkan wawasan tentang strategi dan kompromi guna mendukung tujuan reformasi saat ini, yaitu mengutamakan belanja layanan kesehatan primer.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai faktor-faktor politik dan ekonomi yang mendorong reformasi pembiayaan kesehatan di Indonesia kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Kementerian Kesehatan Indonesia.
Fokus penelitian ini adalah untuk mendukung upaya penguatan layanan kesehatan primer dalam agenda reformasi yang sedang berlangsung, dengan meningkatkan koordinasi dan keterlibatan beragam sektor. Bidang-bidang utama seperti pengelolaan keuangan publik dan pembelanjaan strategis dapat memengaruhi pemangku kepentingan di dalam maupun di luar sektor layanan kesehatan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang terdiri dari tinjauan literatur dan wawancara informan kunci. Tim peneliti mewawancarai perwakilan dari enam kelompok pemangku kepentingan utama yang dianggap memiliki pengaruh terhadap reformasi kesehatan:
- politik kelompok kepentingan
- politik birokrasi
- politik anggaran
- politik kepemimpinan
- politik penerima manfaat
- politik aktor eksternal
Tim peneliti juga memetakan lini masa dan pemangku kepentingan untuk merangkum temuan penelitian. Pemetaan lini masa menyoroti peristiwa-peristiwa penting yang berujung pada pembuatan keputusan-keputusan penting dalam reformasi pembiayaan kesehatan di Indonesia. Sementara, pemetaan pemangku kepentingan menggambarkan kontestasi kekuasaan dan sumber daya, hubungan, dan kepentingan di antara para pemangku kepentingan.
