Our Expertise
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah (pemda) mempunyai peranan yang semakin penting dalam memengaruhi kinerja perekonomian daerah. Iklim usaha yang kondusif merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya kegiatan perekonomian yang dinamis. Regulasi yang diciptakan oleh pemda dapat mendorong atau sebaliknya menghambat penciptaan iklim usaha yang kondusif.
Pelaksanaan kajian ini merupakan bagian dari proyek penelitian kerja sama yang dipimpin oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dengan bantuan dari Family Court of Australia dan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) yang didanai oleh AusAID pada tahun 2007–2009.
Laporan ini memaparkan pelaksanaan dan manfaat berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan Pemerintah di Provinsi DKI Jakarta pada 2010 berdasarkan informasi yang disampaikan oleh masyarakat, terutama rumah tangga sasaran (RTS). Penelitian ini secara khusus melihat Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta berbagai program lain yang diungkapkan masyarakat.
Dalam merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan, pemerintah memerlukan data akurat dan terkini. Pemerintahan daerah, khususnya pada tingkat kabupaten, telah mulai mengambil peran strategis dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di wilayah mereka sejak pemerintah pusat memberlakukan aturan otonomi daerah.
