Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  adalah  sumber data untuk mengidentifikasi calon penerima manfaat program perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, termasuk bantuan untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19. Permasalahannya, tidak semua pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pemutakhiran DTKS secara berkala. Akibatnya, masih terjadi ketaktepatan sasaran penerima program. Pada  masa  pandemi,  permasalahan  tersebut  juga  mengakibatkan  terlambatnya  penyaluran  bantuan.  Karenanya,  penelitian  ini  berupaya  menelaah  praktik  pemutakhiran  DTKS  di  daerah  dan  mengambil  pembelajaran  agar  ke  depannya pemutakhiran DTKS dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan sesuai prosedur. Data dikumpulkan dengan  metode  kualitatif  di  enam  daerah  yang  menjadi  studi  kasus  antara  Desember  2020  hingga  Mei  2021.  Penelitian  ini  menemukan  ada  dua  aspek  utama  yang  memengaruhi  pemerintah  kabupaten/kota  melakukan  pemutakhiran DTKS secara berkelanjutan, yakni komitmen (untuk memutakhirkan DTKS) dan kapasitas (untuk melaksanakan pemutakhiran). Agar proses pemutakhiran DTKS dapat menjadi lebih baik, Pemerintah Pusat dan provinsi perlu (i) mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk lebih banyak menggunakan DTKS, (ii) menyediakan regulasi  yang  jelas,  dan  (iii)  menguatkan  kapasitas  pemerintah  kabupaten/kota  untuk  melakukan  pemutakhiran  secara berkelanjutan dan sesuai prosedur. Dengan demikian, meskipun tanggung jawab pemutakhiran DTKS ada pada pemerintah kabupaten/kota, hal ini memerlukan dukungan dan peran Pemerintah Pusat, provinsi, dan desa/kelurahan.