Nusa Tenggara Timur

Selama satu dasawarsa terakhir telah berlangsung upaya penyelarasan desentralisasi dan iklim usaha yang sehat di Indonesia. Tidak pelak lagi bahwa selama ini menarik investasi ke daerah adalah salah satu tantangan utama bagi pemerintah daerah (pemda). Pemda harus menghadapi situasi yang rentan dan berusaha mencapai keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan kesinambungan jangka panjang wilayahnya ketika melaksanakan otoritas yang diberikan kepadanya melalui desentralisasi.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah (pemda) mempunyai peranan yang semakin penting dalam memengaruhi kinerja perekonomian daerah. Iklim usaha yang kondusif merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya kegiatan perekonomian yang dinamis. Regulasi yang diciptakan oleh pemda dapat mendorong atau sebaliknya menghambar penciptaan iklim usaha yang kondusif. 

Buletin SMERU edisi ini mencermati efektivitas pengintegrasian pendekatan pemberdayaan perempuan ke dalam program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, dengan fokus utama pada program-program perlindungan sosial.

Laporan ini berusaha mendokumentasikan hal-hal berikut:

• Rumitnya permasalahan akibat banyaknya pajak (pungutan) dan non-pajak yang mendistorsi mekanisme pasar sebelum dilakukan deregulasi
• Dampak berbagai distorsi tersebut atas insentif perdagangan di sektor perdesaan (pertanian)
• Berbagai upaya untuk menderegulasi dan menghapus peraturan yang mendistorsi harga
• Keberhasilan dan kegagalan berbagai deregulasi yang diamati sampai Nopember 1999

Lembaga Penelitian SMERU berbahagia dapat menyajikan Laporan Tahunannya yang keempat yang memuat rangkaian kegiatan yang telah dilakukan SMERU selama tahun 2004 dan arah kegiatan lembaga ini di masa datang. Kami menandai tahun 2004 ini sebagai tonggak perkembangan SMERU dalam upayanya untuk tampil sebagai lembaga penelitian independen di Indonesia.

Dengan senang hati, kami menerbitkan Laporan Tahunan SMERU 2005. Tahun ini merupakan tahun penuh tantangan, tetapi SMERU berhasil mewujudkan misinya secara efektif dengan dampak yang signifikan pada proses pengambilan kebijakan.

Melalui laporan tahunan ini kami dengan bangga menyajikan tinjauan komprehensif tentang pencapaian dan dampak kegiatan SMERU pada 2007.

Tahun 2008 ditandai oleh guncangan harga komoditas global yang berdampak negatif bagi kehidupan ekonomi masyarakat miskin dan rentan di Indonesia. Bagi Lembaga Penelitian SMERU, keadaan ini memberikan tantangan lebih banyak. Selama delapan tahun, kita telah menyaksikan upaya tanpa henti SMERU dalam rangka mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Menyimak kembali Laporan Tahunan SMERU 2001 dan selanjutnya, termasuk yang terkini, dengan mudah kita dapat menjajaki kemajuan, pencapaian, dan pertumbuhan SMERU.

Pemerintah Indonesia telah mulai melaksanakan skema pembiayaan kesehatan yang berbasis lokal dengan tetap didasarkan atas prinsip-prinsip asuransi/jaminan kesehatan. Skema ini umumnya dikenal dengan sebutan JPK-Gakin, yang merupakan skema pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin untuk mengakses layanan kesehatan di fasilitas-fasilitas pelayanan umum, termasuk layanan kesehatan primer dan sekunder.

SMERU bersama Kelompok Kerja Indonesia untuk Kemiskinan Struktural (KIKIS) dan Perkumpulan Pengembangan dan Advokasi Rakyat (PIAR) kali ini menyelenggarakan lokakarya regional dengan topik “Pengembangan Inisiatif Lokal untuk Sistem Perencanaan dan Anggaran Publik Berdasarkan SPKD” pada tanggal 14–16 Oktober 2004 di Kupang.