Nusa Tenggara Timur

Indonesia

Keluar dari Kemiskinan: Pengalaman Individu dan Komunitas

Dalam berbagai studi tentang kemiskinan, kita sudah sering mendengar frasa ”jebakan kemiskinan”, yakni adanya sebuah kondisi struktural yang membuat seseorang atau suatu komunitas terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus. Namun, di tengahtengah kisah tentang mereka yang terus terjerat dalam kemiskinan, tidak jarang ditemukan berbagai pengalaman perempuan dan laki-laki yang dapat melepaskan diri dari kemiskinan. Siapa mereka dan bagaimana mereka berhasil keluar dari kemiskinan?

Peraturan Daerah dan Dampaknya Terhadap Iklim Usaha

Selama satu dasawarsa terakhir telah berlangsung upaya penyelarasan desentralisasi dan iklim usaha yang sehat di Indonesia. Tidak pelak lagi bahwa selama ini menarik investasi ke daerah adalah salah satu tantangan utama bagi pemerintah daerah (pemda). Pemda harus menghadapi situasi yang rentan dan berusaha mencapai keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan kesinambungan jangka panjang wilayahnya ketika melaksanakan otoritas yang diberikan kepadanya melalui desentralisasi.

Iklim Usaha di Kota Kupang: Kajian Kondisi Perekonomian dan Regulasi Usaha

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah (pemda) mempunyai peranan yang semakin penting dalam memengaruhi kinerja perekonomian daerah. Iklim usaha yang kondusif merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya kegiatan perekonomian yang dinamis. Regulasi yang diciptakan oleh pemda dapat mendorong atau sebaliknya menghambar penciptaan iklim usaha yang kondusif. 

Pemberdayaan Perempuan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan: Seberapa Efektifkah dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender?

Buletin SMERU edisi ini mencermati efektivitas pengintegrasian pendekatan pemberdayaan perempuan ke dalam program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, dengan fokus utama pada program-program perlindungan sosial.

Deregulasi Perdagangan Regional: Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Daerah dan Pelajaran yang Diperoleh

Laporan ini berusaha mendokumentasikan hal-hal berikut:

  • Rumitnya permasalahan akibat banyaknya pajak (pungutan) dan non-pajak yang mendistorsi mekanisme pasar sebelum dilakukan deregulasi
  • Dampak berbagai distorsi tersebut atas insentif perdagangan di sektor perdesaan (pertanian)
  • Berbagai upaya untuk menderegulasi dan menghapus peraturan yang mendistorsi harga
  • Keberhasilan dan kegagalan berbagai deregulasi yang diamati sampai Nopember 1999

Laporan Tahunan 2004

Lembaga Penelitian SMERU berbahagia dapat menyajikan Laporan Tahunannya yang keempat yang memuat rangkaian kegiatan yang telah dilakukan SMERU selama tahun 2004 dan arah kegiatan lembaga ini di masa datang. Kami menandai tahun 2004 ini sebagai tonggak perkembangan SMERU dalam upayanya untuk tampil sebagai lembaga penelitian independen di Indonesia.

Laporan Tahunan 2005

Dengan senang hati, kami menerbitkan Laporan Tahunan SMERU 2005. Tahun ini merupakan tahun penuh tantangan, tetapi SMERU berhasil mewujudkan misinya secara efektif dengan dampak yang signifikan pada proses pengambilan kebijakan.

Laporan Tahunan 2007

Melalui laporan tahunan ini kami dengan bangga menyajikan tinjauan komprehensif tentang pencapaian dan dampak kegiatan SMERU pada 2007.

Laporan Tahunan 2008

Tahun 2008 ditandai oleh guncangan harga komoditas global yang berdampak negatif bagi kehidupan ekonomi masyarakat miskin dan rentan di Indonesia. Bagi Lembaga Penelitian SMERU, keadaan ini memberikan tantangan lebih banyak. Selama delapan tahun, kita telah menyaksikan upaya tanpa henti SMERU dalam rangka mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Menyimak kembali Laporan Tahunan SMERU 2001 dan selanjutnya, termasuk yang terkini, dengan mudah kita dapat menjajaki kemajuan, pencapaian, dan pertumbuhan SMERU.

Menyediakan Layanan Efektif bagi Kaum Miskin di Indonesia: Laporan Skema Mekanisme Pembiayaan Kesehatan (JPK-GAKIN) di Kabupaten Purbalingga, Sumba Timur dan Tabanan

Pemerintah Indonesia telah mulai melaksanakan skema pembiayaan kesehatan yang berbasis lokal dengan tetap didasarkan atas prinsip-prinsip asuransi/jaminan kesehatan. Skema ini umumnya dikenal dengan sebutan JPK-Gakin, yang merupakan skema pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin untuk mengakses layanan kesehatan di fasilitas-fasilitas pelayanan umum, termasuk layanan kesehatan primer dan sekunder.

Bagikan laman ini