Nusa Tenggara Timur

Artikel ini memuat tulisan Rendy Adriyan Diningrat (Peneliti the SMERU Research Institute) yang menganalisis sejauh mana biografi kepala desa berkaitan dengan kemenangan pemilihan kepala desa (pilkades) dan kinerjanya dalam pemerintahan desa. Artikel tersebut dimuat dalam Buku "Potret Politik & Ekonomi Lokal di Indonesia: Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, dan Kawasan Perdesaan." yang diterbitkan oleh AKATIGA, Institute for Research and Empowerment (IRE) dan Sajogyo Institute.

Studi ini merupakan bagian dari rangkaian studi longitudinal 2014–2020 yang bertujuan menganalisis dampak kebijakan subsidi tetap BBM pada penghidupan perempuan miskin, khususnya pada aspek-aspek penghidupan yang menjadi tema kerja MAMPU. Dengan mempelajari kehidupan perempuan miskin pada lima kabupaten di Indonesia (Deli Serdang, Cilacap, Timor Tengah Selatan, Kubu Raya, serta Pangkajene dan Kepulauan), studi ini mendapatkan pemahaman mendalam terkait dampak perubahan kebijakan subsidi BBM terhadap dinamika penghidupan perempuan pada tema-tema penghidupan terkait.

• Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa (UU Desa) memberi kewenangan yang lebih luas dan anggaran lebih besar kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
• Penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
• Lembaga yang secara spesifik ditugasi UU Desa untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Studi ini merupakan bagian dari rangkaian studi longitudinal 2014–2020 yang bertujuan mempelajari kehidupan perempuan miskin pada lima tema, yaitu akses terhadap perlindungan sosial, pekerjaan, perempuan pekerja migran, kesehatan reproduksi ibu, dan kekerasan terhadap perempuan (khususnya kekerasan dalam rumah tangga/KDRT).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam selain kondisi geografis dan topografis di Indonesia yang bervariasi.

Studi ini bertujuan meneliti efektivitas sistem perlindungan sosial pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan masalah kerawanan pangan dan gizi-kurang dan menilai sejauh mana kebijakan tersebut menangani dimensi gender dari kerawanan pangan dan malnutrisi.

Berbagai program telah diluncurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan memperbaiki perekonomian rakyat. Upaya ini tidak hanya ditempuh oleh pemerintah, tetapi juga oleh organisasi nonpemerintah. Salah satunya adalah dengan merancang berbagai jenis kredit dan tabungan pedesaan seperti Kupedes, Simpedes, koperasi, atau melalui program keuangan mikro seperti SAADP. Kali ini Newsletter SMERU menampilkan isu keuangan mikro di Indonesia, terutama yang dapat diakses oleh kelompok miskin.

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Tingkat kemiskinan di propinsi ini lebih tinggi dari rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Data BPS 2004 menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 17%, sementara jumlah penduduk miskin di NTT adalah 28%. Sejak beberapa tahun terakhir ini, SMERU aktif melakukan berbagai studi mengenai Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya keuangan mikro di NTT (2004), keluar dari kemiskinan di NTT (2006), dan yang terbaru, studi awal tentang iklim usaha NTT (2006).