Nusa Tenggara Timur

Studi ini bertujuan meneliti efektivitas sistem perlindungan sosial pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan masalah kerawanan pangan dan gizi-kurang dan menilai sejauh mana kebijakan tersebut menangani dimensi gender dari kerawanan pangan dan malnutrisi.

Berbagai program telah diluncurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan memperbaiki perekonomian rakyat. Upaya ini tidak hanya ditempuh oleh pemerintah, tetapi juga oleh organisasi nonpemerintah. Salah satunya adalah dengan merancang berbagai jenis kredit dan tabungan pedesaan seperti Kupedes, Simpedes, koperasi, atau melalui program keuangan mikro seperti SAADP. Kali ini Newsletter SMERU menampilkan isu keuangan mikro di Indonesia, terutama yang dapat diakses oleh kelompok miskin.

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Tingkat kemiskinan di propinsi ini lebih tinggi dari rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Data BPS 2004 menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 17%, sementara jumlah penduduk miskin di NTT adalah 28%. Sejak beberapa tahun terakhir ini, SMERU aktif melakukan berbagai studi mengenai Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya keuangan mikro di NTT (2004), keluar dari kemiskinan di NTT (2006), dan yang terbaru, studi awal tentang iklim usaha NTT (2006).

Dalam berbagai studi tentang kemiskinan, kita sudah sering mendengar frasa ”jebakan kemiskinan”, yakni adanya sebuah kondisi struktural yang membuat seseorang atau suatu komunitas terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus. Namun, di tengahtengah kisah tentang mereka yang terus terjerat dalam kemiskinan, tidak jarang ditemukan berbagai pengalaman perempuan dan laki-laki yang dapat melepaskan diri dari kemiskinan. Siapa mereka dan bagaimana mereka berhasil keluar dari kemiskinan?

Selama satu dasawarsa terakhir telah berlangsung upaya penyelarasan desentralisasi dan iklim usaha yang sehat di Indonesia. Tidak pelak lagi bahwa selama ini menarik investasi ke daerah adalah salah satu tantangan utama bagi pemerintah daerah (pemda). Pemda harus menghadapi situasi yang rentan dan berusaha mencapai keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan kesinambungan jangka panjang wilayahnya ketika melaksanakan otoritas yang diberikan kepadanya melalui desentralisasi.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah (pemda) mempunyai peranan yang semakin penting dalam memengaruhi kinerja perekonomian daerah. Iklim usaha yang kondusif merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya kegiatan perekonomian yang dinamis. Regulasi yang diciptakan oleh pemda dapat mendorong atau sebaliknya menghambar penciptaan iklim usaha yang kondusif. 

Buletin SMERU edisi ini mencermati efektivitas pengintegrasian pendekatan pemberdayaan perempuan ke dalam program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, dengan fokus utama pada program-program perlindungan sosial.

Laporan ini berusaha mendokumentasikan hal-hal berikut:

• Rumitnya permasalahan akibat banyaknya pajak (pungutan) dan non-pajak yang mendistorsi mekanisme pasar sebelum dilakukan deregulasi
• Dampak berbagai distorsi tersebut atas insentif perdagangan di sektor perdesaan (pertanian)
• Berbagai upaya untuk menderegulasi dan menghapus peraturan yang mendistorsi harga
• Keberhasilan dan kegagalan berbagai deregulasi yang diamati sampai Nopember 1999

Lembaga Penelitian SMERU berbahagia dapat menyajikan Laporan Tahunannya yang keempat yang memuat rangkaian kegiatan yang telah dilakukan SMERU selama tahun 2004 dan arah kegiatan lembaga ini di masa datang. Kami menandai tahun 2004 ini sebagai tonggak perkembangan SMERU dalam upayanya untuk tampil sebagai lembaga penelitian independen di Indonesia.

Dengan senang hati, kami menerbitkan Laporan Tahunan SMERU 2005. Tahun ini merupakan tahun penuh tantangan, tetapi SMERU berhasil mewujudkan misinya secara efektif dengan dampak yang signifikan pada proses pengambilan kebijakan.