Indonesia telah memiliki lebih dari 300 kawasan konservasi perairan yang membentang seluas 23,9 juta hektare untuk melindungi ekosistem lautnya. Namun, masyarakat pesisir yang bermukim di dekat kawasan ini banyak yang memiliki kondisi sosial ekonomi lebih rendah dan menghadapi ketimpangan yang lebih tinggi daripada mereka yang tinggal di luar kawasan tersebut.
Pengelola kawasan konservasi perairan memiliki kewajiban hukum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaan di lapangan belum berhasil memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat. Menyeimbangkan aspek ekologis dan sosial dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan adalah tantangan besar. Untuk mengatasi kesenjangan kapasitas kelembagaan ini, Agence Française de Développement (AFD), bermitra dengan SMERU dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, mengembangkan sebuah panduan lengkap yang berjudul “Paket Informasi dan Panduan Pengarusutamaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin dan Pengurangan Ketimpangan” (PKM2PK). Panduan ini dirancang untuk membantu pengelola kawasan konservasi perairan mengintegrasikan upaya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ke dalam setiap tahap pengelolaan kawasan tersebut. Tahapan-tahapan tersebut meliputi pengembangan kerangka hukum, proses pembentukan kawasan konservasi perairan, perencanaan dan penganggaran, implementasi, kemitraan, serta pemantauan dan evaluasi.
Agar panduan ini dapat digunakan secara optimal, pengelola kawasan konservasi perairan perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. SMERU menjalankan program untuk meningkatkan kemampuan pengelola kawasan dalam mengintegrasikan strategi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ke dalam pekerjaan mereka.
Proyek ini bertujuan membekali pengelola kawasan konservasi perairan dengan instrumen dan keahlian untuk mengintegrasikan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ke dalam pekerjaan mereka demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bermukim di dekat kawasan tersebut.
Langkah awal proyek ini adalah menyusun materi pelatihan yang komprehensif (modul dan kegiatan) untuk pengelola kawasan konservasi perairan. Materi ini akan diujicobakan terlebih dahulu sebelum diadopsi dan dimasukkan ke dalam program pengenalan bagi pengelola kawasan konservasi perairan baru yang terdiri dari tiga fase.
- Fase 1: Perencanaan dan Persiapan
SMERU bekerja sama secara erat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyiapkan program uji coba, termasuk memilih lokasi, mengembangkan modul, dan merekrut fasilitator.
- Fase 2: Pelaksanaan
SMERU dan fasilitator menjalankan program peningkatan kapasitas yang dilengkapi dengan pembelajaran dari studi kasus nyata dan latihan langsung.
- Fase 3: Dampak Jangka Panjang dan Perbaikan
SMERU melakukan analisis evaluasi berdasarkan data umpan balik untuk menyempurnakan program uji coba, mengembangkan program pengenalan termutakhir bagi pengelola kawasan konservasi perairan baru, menyusun materi pelatihan bagi para pelatih, dan menyediakan instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan.
