Studi midline ini mengkaji perkembangan kolaborasi antara jaringan masyarakat sipil (JMS) dan pemerintah provinsi setelah SKALA memberikan dukungan untuk memperkuat pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI). Studi kualitatif dengan pendekatan asesmen cepat ini dilaksanakan oleh The SMERU Research Institute pada 2026. Studi ini menelaah faktor-faktor kontekstual yang mendorong maupun menghambat kolaborasi, serta bagaimana JMS menerapkan dan mengembangkan kapasitas mereka setelah menerima dukungan penguatan kapasitas dari SKALA. Studi ini dilakukan di enam provinsi mitra SKALA yang sama dengan lokasi studi baseline, yaitu Aceh, Kalimantan Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

Pembangunan yang berkeadilan dan inklusif membutuhkan perencanaan dan penganggaran yang melibatkan secara bermakna beragam pemangku kepentingan, khususnya perempuan, orang dengan disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. OMS memiliki peran sentral dalam mewakili kelompok marginal dan mengadvokasi pembangunan yang inklusif (Munene & Thakhathi, 2017; Van Wessel et al., 2020). Namun, OMS harus menyeimbangkan peran ganda sebagai pengawas pemerintah sekaligus mitra kolaborasi—sebuah posisi yang penuh tantangan dalam konteks yang diwarnai oleh ketimpangan kekuasaan dan keterbatasan kelembagaan (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012; Van Wessel et al., 2020).

Studi baseline yang dilakukan SMERU pada 2024 menemukan bahwa tingkat kepercayaan antara OMS dan pemerintah provinsi cukup tinggi. Namun, keterbatasan komitmen pemerintah, kesenjangan kapasitas, dan kendala pendanaan masih menghambat keberlanjutan kolaborasi tersebut (Bachtiar et al., 2025). OMS telah dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan dan konsultasi formal, tetapi kemampuan mereka untuk menerjemahkan partisipasi tersebut menjadi pengaruh substantif terhadap kebijakan masih terbatas.

Studi baseline juga menggarisbawahi pentingnya peran JMS dalam memperkuat kolaborasi. Sebagai tindak lanjut, SKALA memperkuat kapasitas JMS dalam perencanaan dan penganggaran serta mendukung pengembangan Panduan Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Rentan dalam Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tematik, yang kemudian ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Panduan ini bertujuan mendorong partisipasi yang lebih bermakna dan inklusif dalam proses perencanaan pembangunan.

Studi midline ini selanjutnya mengkaji bagaimana berbagai inisiatif tersebut telah memengaruhi kolaborasi, dengan mengidentifikasi praktik-praktik yang menjanjikan, hasil yang mulai terlihat, serta tantangan yang masih dihadapi. Temuan studi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk mendukung pelaksanaan SKALA Fase 2.