Our Expertise
Dua puluh tahun setelah diterapkannya Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) No. 21 Tahun 2001, Papua dan Papua Barat masih menjadi dua provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan tingkat pembangunan manusia terendah di Indonesia.1 Meskipun UU Otsus sudah mengamanatkan kebijakan afirmasi bagi orang asli Papua (OAP), ketimpangan antara OAP dan warga masyarakat non-OAP masih muncul dalam berbagai dimensi.
Penelitian ini menganalisis reformasi pembiayaan kesehatan di Indonesia, dengan studi kasus Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014, untuk mendapatkan pemahaman yang berharga tentang bagaimana mengelola dinamika ekonomi politik dalam reformasi berskala besar.
Article 33 Indonesia bersama dengan SMERU di bawah naungan forum STIPL akan berkolaborasi dalam menyelenggarakan forum diskusi dengan tajuk ‘Transformasi Pendidikan: Peran Platform Digital dalam Peningkatan Kualitas Ekosistem Pendidikan’.
.
Artikel pertama kali diterbitkan di East Asia Forum
.
Regulasi deforestasi terbaru Uni Eropa bisa menimbulkan masalah bagi para petani kecil di negara-negara produsen minyak kelapa sawit. Efektif sejak 29 Juni 2023, Uni Eropa menerapkan Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR), yang bertujuan memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh warga Uni Eropa tidak berkontribusi pada deforestasi global atau degradasi hutan.
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kayong Utara (KKU) yang lumayan tinggi belum cukup untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif di kabupaten ini. Skor Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) KKU yang relatif rendah menempatkan KKU pada peringkat ke-9 di antara 12 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.
