DKI Jakarta

Indonesia

Memetakan Kemiskinan di Indonesia

Salah satu masalah yang paling sulit dan menentukan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah penentuan target penerima manfaat program. Indonesia adalah negara yang luas dan jumlah penduduknya besar, dan saat ini statistik kemiskinan yang dapat dipercaya hanya tersedia sampai pada tingkat propinsi. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa penetapan daerah sasaran kelompok masyarakat miskin untuk program penanggulangan kemiskinan menjadi lebih sulit.

Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai di Indonesia

Untuk mengurangi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) terhadap masyarakat miskin dan rentan, melalui Inpres No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin, pemerintah meluncurkan Program Subsidi Langsung Tunai (SLT). Sebagaimana juga program-program bantuan sebelumnya, pelaksanaan SLT di lapangan pun tidak luput dari berbagai kendala. Bersamaan dengan itu, muncul berbagai pendapat di masyarakat mengenai keefektifan program ini dan dampak yang ditimbulkannya.

Pelaksanaan Program Operasi Pasar Khusus (OPK) Hasil Pengamatan Lapangan Kilat Tim SMERU di Lima Propinsi

SMERU telah menurunkan Tim Peneliti Lapangan Dampak Krisis untuk memantau dan mempelajari pelaksanaan serta perkembangan Program Operasi Pasar Khusus (OPK) BULOG, yang merupakan salah satu program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang telah diluncurkan sebagai jawaban atas krisis yang berlangsung di Indonesia. Kegiatan lapangan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober sampai pertengahan Nopember 1998, dengan mengunjungi 21 kelurahan dan 19 desa di 5 propinsi yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku dan Sumatera Selatan.

Hubungan Industrial di Jabotabek, Bandung dan Surabaya pada Era Kebebasan Berserikat

Penelitian kualitatif ini dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU untuk Bappenas dengan dukungan dari PEG-USAID. Tujuan utama adalah untuk mengetahui pandangan pengusaha dan pekerja/buruh terhadap RUU yang sedang dibahas dan praktek hubungan industrial di Indonesia selama masa transisi. Penelitian lapangan dilakukan selama kurun waktu Oktober - Nopember 2001 di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), Bandung, dan Surabaya.

Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai Tahun 2005 di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta

Laporan ini merupakan hasil kajian cepat (rapid appraisal) Lembaga Penelitian SMERU sebagai upaya dini untuk mengetahui berbagai permasalahan dan kelemahan teknis pelaksanaan Program Subsidi Langsung Tunai di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Program ini dirancang pemerintah untuk membantu mengurangi beban hidup rumah tangga miskin akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak pada 1 Oktober 2005.

Penerapan Upah Minimum di Jabotabek dan Bandung

Persepsi Penerima Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kasus Tiga Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta

Laporan ini memaparkan pelaksanaan dan manfaat berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan Pemerintah di Provinsi DKI Jakarta pada 2010 berdasarkan informasi yang disampaikan oleh masyarakat, terutama rumah tangga sasaran (RTS). Penelitian ini secara khusus melihat Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta berbagai program lain yang diungkapkan masyarakat.

Pemantauan Cepat Pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 2013

Segera setelah menaikkan harga BBM pada 22 Juni 2013, Pemerintah meluncurkan program BLSM untuk membantu 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan mempertahankan tingkat kesejahteraannya. Bantuan tunai Rp150.000 per bulan ini diberikan selama empat bulan dan disalurkan dalam dua tahap pada Juni/Juli dan September/Oktober 2013 oleh PT. Pos Indonesia.

Manusia Gerobak: Kajian mengenai Taktik-Taktik Pemulung Jatinegara di Tengah Kemiskinan Kota

Laporan penelitian ini merupakan laporan sebuah studi yang memfokuskan pada kehidupan sehari-hari manusia gerobak di Jatinegara. Masalah penelitian ini muncul ketika diketahui bahwa cara berfikir mengenai kemiskinan, terutama penyebabnya, didominasi oleh dua pendekatan teoretis, yaitu budaya kemiskinan dan kemiskinan struktural. Kedua pendekatan ini sangat memengaruhi cara pandang pemerintah dan berbagai elemen masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Bagikan laman ini