DKI Jakarta

Studi global mengungkap adanya hubungan erat antara fasilitas sanitasi/kebersihan di sekolah dan angka melanjutkan sekolah serta tingkat absensi siswa perempuan saat menstruasi. Di Indonesia, kebanyakan sekolah dasar (SD) memiliki kendala fasilitas sanitasi/kebersihan, tetapi studi tentang manajemen kesehatan menstruasi (MKM) masih terbatas.

Penanggulangan kemiskinan secara umum menggunakan dua pendekatan, yaitu pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan ditentukan, antara lain, oleh ketepatan kebijakan dan penargetannya. Unit target kebijakan dapat berupa masyarakat, keluarga, atau individu yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat usia dan jenis kelamin.

Salah satu masalah yang paling sulit dan menentukan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah penentuan target penerima manfaat program. Indonesia adalah negara yang luas dan jumlah penduduknya besar, dan saat ini statistik kemiskinan yang dapat dipercaya hanya tersedia sampai pada tingkat propinsi. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa penetapan daerah sasaran kelompok masyarakat miskin untuk program penanggulangan kemiskinan menjadi lebih sulit.

Untuk mengurangi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) terhadap masyarakat miskin dan rentan, melalui Inpres No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin, pemerintah meluncurkan Program Subsidi Langsung Tunai (SLT). Sebagaimana juga program-program bantuan sebelumnya, pelaksanaan SLT di lapangan pun tidak luput dari berbagai kendala. Bersamaan dengan itu, muncul berbagai pendapat di masyarakat mengenai keefektifan program ini dan dampak yang ditimbulkannya.

SMERU telah menurunkan Tim Peneliti Lapangan Dampak Krisis untuk memantau dan mempelajari pelaksanaan serta perkembangan Program Operasi Pasar Khusus (OPK) BULOG, yang merupakan salah satu program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang telah diluncurkan sebagai jawaban atas krisis yang berlangsung di Indonesia. Kegiatan lapangan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober sampai pertengahan Nopember 1998, dengan mengunjungi 21 kelurahan dan 19 desa di 5 propinsi yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku dan Sumatera Selatan.