Nasional

Indonesia

Penilaian Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Guru dan Mengurangi Ketidakhadiran Guru

Untuk menghindari jebakan pendapatan menengah, Indonesia harus mulai menggeser perekonomiannya menuju produk-produk bernilai tinggi yang mengharuskan adanya angkatan kerja dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang makin bertambah. Ini berarti Indonesia harus mencurahkan upaya lebih serius untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikannya. Saat ini hanya 37% guru yang mempunyai kualifikasi mengajar sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Guru Tahun 2005, dan sekitar 15% guru mangkir mengajar pada setiap hari kerja di seluruh Indonesia.

Menjelaskan Heterogenitas Kemiskinan Daerah: Bukti dari Indonesia pada Era Desentralisasi

Penelitian ini menyajikan bukti dari Indonesia mengenai bagaimana periode pertumbuhan ekonomi negara ini akhir-akhir ini berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan pada tingkat daerah, dengan penekanan khusus pada peran desentralisasi. Sepanjang dekade terakhir, Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam penanggulangan kemiskinan, dari 23% penduduk pada 1999 menjadi kurang dari 12% pada 2013. Namun, teramati perbedaan besar pada kemiskinan di daerah.

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Artikel ini memuat tulisan Dr. Asep Suryahadi (Direktur the SMERU Research Institute) tentang delapan usul Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Artikel tersebut dimuat dalam Buku "Menuju Ketangguhan Ekonomi: Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia". Buku ini adalah kristalisasi pemikiran dan sumbang saran para ekonom pada Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang diadakan pada 6 Desember 2016 yang kemudian dirangkum secara tertulis.

Laporan Tahunan 2015

Pada tingkat global, 2015 merupakan tahun terakhir Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dan awal berlakunya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai sebuah agenda pembangunan global baru. Pada tingkat nasional, 2015 merupakan tahun permulaan pelaksanaan Undang-Undang Desa yang mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan sejumlah dana khusus bagi desa-desa di Indonesia agar mereka bisa membiayai program pembangunan mereka sendiri.

Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota

Metode-metode penargetan yang diberlakukan terhadap program-program sosial pemerintah selama ini mengalami perkembangan menuju perbaikan. Namun, dengan adanya Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 terjadi pergeseran dari penargetan berbasis rumah tangga menjadi penargetan berbasis keluarga. Makalah ini menawarkan alternatif untuk menentukan satu set kriteria yang lebih komprehensif untuk penargetan berbasis keluarga. Untuk menentukan kriteria tersebut, dilakukan analisis mengenai indikator-indikator kesejahteraan secara spesifik di setiap wilayah.

Menata Ulang Sistem Registrasi Penduduk Indonesia untuk Mendukung Program SDGs dan Perencanaan Pembangunan

Lemahnya sistem registrasi penduduk di Indonesia telah menyebabkan jutaan anak Indonesia tumbuh tanpa akta kelahiran sehingga mereka tidak bisa mendaftar ke sekolah. Hal ini juga menyebabkan jutaan penduduk usia 17 tahun ke atas tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik sehingga mereka tidak bisa menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ini berarti negara telah melakukan diskriminasi terhadap mereka.

Laporan Tahunan 2014

SMERU mengalami tiga transisi penting sepanjang 2014. Pertama, dukungan langsung Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia kepada SMERU secara resmi dialihkan pengelolaannya kepada salah satu program DFAT, yaitu Knowledge Sector Initiative (KSI). Sejak berdiri sebagai lembaga independen pada 2001, SMERU telah menerima dukungan dana inti dari Australian Agency for International Development (AusAID) yang pada 2013 digabungkan dengan DFAT.

 

PENELITIAN

KAMI

 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kesempatan untuk meningkatkan profil kerja pengasuhan/perawatan tak berbayar dalam wacana kebijakan publik. Studi ini merupakan bagian dari studi global yang diselenggarakan oleh the Institute of Development Studies (IDS).

Menguak Keberadaan dan Kehidupan Perempuan Kepala Keluarga

Laporan ini menyajikan analisis deskriptif hasil sensus keluarga yang dilakukan oleh Sekretariat Nasional Perempuan Kepala Keluarga (Seknas PEKKA) bersama komunitas pekka di 111 desa wilayah kerja PEKKA yang lokasinya tersebar di 17 provinsi, 19 kabupaten, dan 35 kecamatan. Pendataan dilakukan dengan mengadopsi Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKBK).

Kamus Hukum & Glosarium Otonomi Daerah [Dictionary of Legal Terms & Glossary of Regional Autonomy]

Kamus Hukum & Glosarium Otonomi Daerah [Dictionary of Legal Terms & Glossary of Regional Autonomy], Friedrich-Naumann-Stiftung - Lembaga Penelitian SMERU - Yayasan Pendidikan dan Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta

Bagikan laman ini