Nasional

Pendampingan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga profesional yang bertugas mendampingi desa dalam pemberdayaan dan pembangunan di desa. Namun, sejauh ini para pendamping tersebut masih berkutat pada urusan administratif sehingga perannya sebagai pemberdaya terabaikan.

Kualitas manusia Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Hal ini dapat dilihat dari, antara lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)–Indonesia berada pada urutan ke-111. Belum ada provinsi di Indonesia yang masuk dalam kategori IPM tinggi. Salah satu penyebab rendahnya IPM Indonesia adalah masih rendahnya rerata lama sekolah (8 tahun pada 2017) dan harapan lama sekolah (12,8 tahun pada 2017). Pemerintah perlu mendorong peningkatan partisipasi sekolah di tingkat pendidikan tinggi.

Buletin SMERU edisi ini mendiseminasikan hasil riset pemuda dan anak dengan topik yang relatif jarang diperbincangkan publik. Pertama, peran pemuda–yang kerap bernuansa jargon–dalam kajian SMERU bersama Bappenas dilihat sebagai objek sekaligus subjek tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dan UU Kepemudaan. Peneliti menilai TPB dan UU Kepemudaan memiliki kesesuaian dalam memandang peran pemuda dalam pembangunan, meski ada gagasangagasan yang belum selaras antara keduanya. Kedua, ketimpangan akses masuk perguruan tinggi antarkelompok ekonomi tergolong tinggi.

Studi ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang secara signifikan menentukan ketimpangan ekonomi di desa-desa di Indonesia. Studi ini menganalisis data-data sekunder dalam periode 2000–2010 dengan menggunakan model first-difference. Ketimpangan dalam desa diukur melalui indeks Gini pengeluaran yang bersumber dari Peta Kemiskinan Indonesia 2000 dan Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia 2010.

Kemarin, Rabu 17 April, sekitar 192 juta pemilih Indonesia secara serentak mencoblos lima kartu suara untuk memilih presiden dan wakil presiden, perwakilan daerah (DPD), dan anggota parlemen nasional (DPR) dan lokal (DPRD) yang akan menjabat lima tahun ke depan.

Angka ketimpangan di perdesaan terus meningkat di Indonesia, terlebih antara 2004 dan 2014. Sumber daya manusia, yang dapat dilihat melalui variabel pendidikan, merupakan komponen penting yang dapat menjelaskan peningkatan ketimpangan tersebut. Meskipun demikian, melalui jalur mana pendidikan dapat menyebabkan peningkatan ketimpangan masih belum banyak diketahui.

Ketimpangan turut memengaruhi lambatnya penurunan kemiskinan. Maka, penanggulangan ketimpangan di perdesaan dapat mempercepat penurunan kemiskinan. Dengan adanya berbagai program peningkatan kesejahteraan di tingkat desa, pengkajian ketimpangan perdesaan sebaiknya di lakukan di tingkat desa.

Infografis ini diterbitkan berdasarkan Studi Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan di Indonesia yang dilakukan oleh The SMERU Research Institute dengan dukungan Yayasan TIFA.

Desain Grafis: Novita Maizir

Infografis ini diterbitkan berdasarkan Studi Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan di Indonesia yang dilakukan oleh The SMERU Research Institute dengan dukungan Yayasan TIFA.

Desain Grafis: Novita Maizir