Nasional

Indonesia

Ringkasan Eksekutif: Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 terhadap Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis untuk Indonesia

Hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia, COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020, setidaknya 35.000 orang telah meninggal dunia. Namun, upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat.

Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2019

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengategorikan pemuda sebagai warga negara berusia 16 hingga 30 tahun. Hal ini berarti bahwa sebanyak 63,82 juta orang atau hampir seperempat dari jumlah penduduk Indonesia pada 2018 merupakan pemuda (BPS, 2018).

Investasi pada peningkatan kualitas pemuda merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Untuk memantau kemajuan pembangunan pemuda yang dihasilkan dari investasi ini, perlu ada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang diperbarui secara berkala.

Survei Kapasitas Penelitian Lembaga Swadaya Masyarakat

Untuk memetakan potensi/kemampuan LSM dalam melakukan penelitian dan penggunaan hasil penelitian, SMERU melakukan survei online menggunakan platform Google Forms. Pengumpulan data dilakukan kepada LSM yang terhimpun dalam pangkalan data ornop SMERU dan dilengkapi dengan data dari Konsil LSM Indonesia. Tercatat 13% dari total LSM yang mengisi kuesioner berasal dari 26 provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah layanan yang berbeda-beda. Hasil survei dianalisis dan dibedakan atas LSM umum dan LSM penelitian.

Laporan Tahunan 2019

Pada Agustus 2019, saya diberi kepercayaan untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan The SMERU Research Institute dari Dr. Asep Suryahadi. Ini merupakan sebuah tugas yang tidak mudah mengingat berbagai capaian yang telah diukir SMERU selama periode kepemimpinan beliau. Namun, tentunya saya tetap optimistis karena Dr. Asep Suryahadi tetap mendampingi sebagai salah satu Peneliti Utama SMERU, dan seluruh staf SMERU tetap berkomitmen penuh untuk menjalankan visi dan misi bersama.

Mendalami Peran Big Data dalam Optimalisasi Kualitas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Big data berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk dalam mengoptimalkan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berbagai lembaga dan institusi, baik pemerintah maupun nonpemerintah termasuk kalangan swasta, telah menginisiasi pengumpulan dan pengelolaan big data pelayanan kesehatan. Kolaborasi dan koordinasi berbagai lembaga dalam pemanfaatan big data diperlukan guna menciptakan ekosistem big data pelayanan dan sistem kesehatan yang terintegrasi dan tidak bertumpang-tindih.

Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia Informasi Terkini 2019-2020

Bersamaan dengan kemajuan pesat di bidang ekonomi yang dicapai dan kemunculannya sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas, Indonesia juga mencatat beberapa perkembangan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Akses terhadap pangan meningkat dan prevalensi gizi kurang (undernutrition) terus menurun selama beberapa tahun terakhir. Namun, status gizi masyarakat Indonesia masih rendah menurut standar internasional dan perbedaan gizi antardaerah masih tetap besar.

Menjajaki Opsi-Opsi Kebijakan untuk Pembiayaan JKN yang Berkelanjutan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memiliki peran sangat besar dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang setara. Hingga saat ini, cakupan kepesertaan JKN mencapai 82% populasi Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sebagai lembaga penyelenggara JKN, juga telah membangun kerja sama dengan lebih dari 27.000 fasilitas kesehatan. Meski implementasinya sudah memasuki tahun ketujuh, JKN masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mewujudkan pembiayaan yang berkelanjutan.

Mendorong Revisi UU Penanggulangan Bencana untuk Membangun Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang Adaptif: Pembelajaran dari Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia

Belajar dari penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemerintah perlu segera merevisi Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana) untuk memperkuat sistem komando dan kewenangan Badan Nasional  Penanggulangan Bencana (BNPB). Kebutuhan ini bisa dilihat setidaknya dari karut-marutnya berbagai program/kebijakan penanganan pandemi COVID-19, seperti pendataan dan penyaluran program bantuan sosial serta penentuan laboratorium tes COVID-19.

Kartu Prakerja di Tengah Pandemi COVID-19: Asesmen Cepat dari Sudut Pandang Peserta Program

  • Studi ini menemukan bahwa peserta program Kartu Prakerja yang sesuai dengan sasaran pelatihan juga terdampak pandemi COVID-19 sehingga mereka juga sesuai dengan sasaran bansos. Namun, ditemukan pula peserta program yang tidak tepat untuk mengikuti pelatihan tetapi sangat membutuhkan bansos karena sangat terdampak pandemi COVID-19.

Pelaksanaan PKH dan Program Sembako dalam Rangka Mitigasi Dampak COVID-19

  • Pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat miskin kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan. PKH dan Program Sembako telah menjadi jaring pengaman bagi keluarga penerima manfaat (KPM), tetapi keduanya belum memberikan manfaat optimal karena terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya.

Bagikan laman ini