Our Expertise
Lemahnya sistem registrasi penduduk di Indonesia telah menyebabkan jutaan anak Indonesia tumbuh tanpa akta kelahiran sehingga mereka tidak bisa mendaftar ke sekolah. Hal ini juga menyebabkan jutaan penduduk usia 17 tahun ke atas tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik sehingga mereka tidak bisa menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
SMERU bekerjasama dengan Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret (UNS) menyelenggarakan acara "Seminar Nasional Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin: Berbagi Hasil Penelitian Jurusan Ekonomi Pembangunan, UNS dan The SMERU Research Institute”. Acara ini diselenggarakan pada hari Rabu, 30 Maret 2016 di gedung 1 & 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNS.
The SMERU Research Institute bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta menyelenggarakan lokakarya dengan tema “Peranan Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin”. Acara ini diselenggarakan pada hari Selasa, 29 Maret 2016 di Bale Tawang Arum, Kantor Walikota Surakarta.
SMERU bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta dan Jurusan Ekonomi Pembangunan UNS menyelenggarakan acara temu berbagi penelitian dengan tema "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin”. Acara ini diselenggarakan pada 29 - 30 Maret 2016 di Kota Surakarta.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai.
