Our Expertise
Kebijakan penanggulangan kemiskinan dan kerentanan memerlukan konsep yang jelas, komprehensif, dan berkesinambungan. Selain itu, diperlukan penerapan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dan kerentanan (PPKK) dalam setiap kebijakan publik yang dengan jelas menegaskan pemihakan pada kepentingan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan rentan.
Selama satu dasawarsa terakhir telah berlangsung upaya penyelarasan desentralisasi dan iklim usaha yang sehat di Indonesia. Tidak pelak lagi bahwa selama ini menarik investasi ke daerah adalah salah satu tantangan utama bagi pemerintah daerah (pemda).
Pada pertengahan 2010, Lembaga Penelitian SMERU dan UNICEF memulai kerja sama untuk mempromosikan isu-isu mengenai anak, kerentanan, dan kemiskinan.
Sejak terjadinya krisis keuangan global (KKG) 2008/09, harga CPO (Crude Palm Oil–minyak sawit mentah) merosot tajam dan dampak negatifnya telah dirasakan masyarakat sebuah desa di Riau yang hidup dari perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.
