Pekerjaan perawatan membutuhkan keterampilan khusus dan kepekaan emosional untuk memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat. Pekerjaan ini meliputi berbagai aktivitas, seperti pengasuhan anak, perawatan lansia, dan pengelolaan rumah tangga. Pekerjaan perawatan, baik yang berbayar maupun tidak berbayar, tidak hanya penting untuk individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Norma gender tradisional sering kali menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pengasuh rumah tangga. Undang-Undang yang mengatur perkawinan di Indonesia memperkuat stereotipe gender dengan menggambarkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Pengaturan ini memberikan hak istimewa kepada laki-laki untuk tidak melakukan pekerjaan perawatan (lihat Investing in Women, Lembaga Demografi, dan Prospera, 2021), dan memunculkan persepsi bahwa laki-laki yang terlibat dalam pekerjaan perawatan dianggap kurang maskulin (Buschmeyer dan Lengersdorf, 2016). Di sisi lain, perempuan yang bekerja di luar rumah sering dianggap mengabaikan keluarga (Setyonaluri dan Utomo, 2023). Norma-norma sosial ini menghambat pembagian kerja perawatan tidak berbayar yang adil di dalam rumah tangga, yang pada akhirnya membatasi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.

Di sisi lain, kondisi pekerja perawatan di Indonesia, terutama pekerja rumah tangga yang sebagian besar adalah perempuan, belum bisa disebut layak (Dhewy, 2017; Ruwaida, 2017). Selama 20 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) belum juga disahkan. Akibatnya, PRT tidak memiliki status hukum yang jelas maupun perlindungan hukum yang memadai, serta hak-hak mereka pun tidak pasti. Selain itu, Peta Jalan Ekonomi Perawatan Indonesia 2025–2045 hanya sedikit memuat pembahasan tentang pekerja perawatan.

Untuk menjamin kesejahteraan penerima dan pemberi perawatan, pembahasan ekonomi perawatan di Indonesia perlu mengadopsi konsep 5R ILO:

1. recognize atau pengakuan tugas-tugas pengasuhan dan perawatan sebagai kegiatan dengan nilai produktif
2. reduce atau pengurangan beban kerja perawatan perempuan dengan cara melibatkan laki-laki melakukan kerja perawatan
3. redistribute atau membagi beban pengasuhan perempuan kepada anggota keluarga lain atau menyediakan fasilitas publik yang mudah diakses dan terjangkau
4. reward atau memberikan penghargaan yang layak kepada mereka yang melakukan kerja perawatan
5. represent, yakni memastikan keterwakilan suara perempuan dan pekerja perawatan dalam dialog dan penyusunan kebijakan tentang kerja perawatan dan ekonomi perawatan

Pandangan tradisional mengenai peran gender dalam pekerjaan perawatan perlu diubah agar laki-laki dapat berbagi tanggung jawab dalam pekerjaan perawatan tidak berbayar di rumah tangga. Dengan demikian, perempuan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pasar kerja dan kehidupan publik, serta meringankan beban ganda yang selama ini menghambat kemajuan mereka (Ferrant et al., 2014; Jayachandran, 2021).

Pemerintah harus didorong agar segera mengambil tindakan nyata untuk melindungi hak-hak pekerja perawatan perempuan. Pengesahan RUU PRT harus menjadi prioritas utama. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang komprehensif terkait pekerja perawatan perlu dimasukkan dalam agenda pembangunan nasional.

SMERU, atas dukungan Yayasan Penabulu, bermitra/berkonsorsium dengan JALA PRT dan Kalyanamitra dalam melakukan rangkaian kajian dan kegiatan advokasi untuk mengidentifikasi celah kebijakan dalam sektor pekerjaan perawatan serta merancang strategi advokasi yang efektif untuk membantu mendorong pengesahan UU PRT.