Pandemi COVID-19 memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dampak multidimensi dari pandemi yang berkepanjangan berpotensi memperburuk penghidupan dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat rentan seperti Orang Asli Papua (OAP). Respons cepat pemerintah untuk menyelamatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat sangat penting dalam mengurangi dampak ini. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah menerapkan skema perlindungan sosial di seluruh daerah, termasuk Papua.
Sebagai daerah tertinggal, Papua merupakan provinsi termiskin di Indonesia. Ketidakmampuan Papua dalam mendorong pembangunan tidak disebabkan oleh kurangnya fiskal. Dalam konteks guncangan kovariat (guncangan yang berdampak luas dan sekaligus terhadap banyak orang), seperti pandemi COVID-19, penting juga untuk mempertimbangkan kondisi sosial budaya, dinamika politik, dan masalah keamanan di wilayah tersebut. Berbagai hal tersebut berpotensi membawa guncangan lain, seperti bencana sosial akibat konflik bersenjata, yang makin memperdalam kerentanan OAP.
Dari Januari 2010 hingga Maret 2022, Gugus Tugas Papua (2022) mencatat terdapat 348 kasus tindak kekerasan di wilayah Papua. Sebagian besar tindak kekerasan tersebut (226 kasus) melibatkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan kelompok separatis bersenjata (KSB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pada beberapa kasus, konflik di antara kedua pihak tersebut bahkan memaksa masyarakat untuk mengungsi. Menurut catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), hingga Desember 2022, jumlah pengungsi telah mencapai 60.642 orang, dan 732 jiwa meninggal dunia. Dengan masih berlangsungnya tindak kekerasan yang memakan korban di wilayah Papua, kebutuhan akan penguatan sistem perlindungan sosial makin mendesak dalam upaya peningkatan ketangguhan OAP.
Proyek ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif atas skema perlindungan sosial dan mengidentifikasi kesenjangan yang meminggirkan masyarakat rentan tertentu, dengan fokus pada Papua, provinsi termiskin di Indonesia.
Proyek ini terdiri atas kegiatan penelitian dan advokasi. Ruang lingkup kegiatan penelitian adalah sebagai berikut:
- Penilaian atas masyarakat rentan dan bagaimana mereka mengakses program perlindungan sosial yang sudah ada untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan mereka dan layanan yang tersedia serta mengetahui siapa yang paling terabaikan
- Penilaian atas lanskap pemangku kepentingan dan pilihan kebijakan untuk mengatasi kesenjangan ini bagi masyarakat yang paling terabaikan dan rentan
Agar dapat menganalisis celah perlindungan sosial secara komprehensif, studi ini mengombinasikan metodologi kuantitatif dengan metodologi kualitatif. Metode kuantitatif diterapkan melalui teknik analisis deskriptif—dengan memanfaatkan data sekunder—yang mencakup analisis karakteristik kelompok rentan, capaian penghidupan mereka dalam berbagai dimensi, serta akses terhadap perlindungan sosial di wilayah Papua.
Sementara itu, metode kualitatif diterapkan melalui focus group disscussion (FGD) dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dan desa, serta masyarakat (OAP, non-OAP, dan pengungsi). Studi kualitatif dilakukan di Kabupaten Jayawijaya, Papua, dan di Kabupaten Sorong, Papua Barat, pada November 2022.
Komponen advokasi bertujuan menginformasikan kepada para pemangku kepentingan tentang kelompok masyarakat yang paling terabaikan dan rentan dalam skema perlindungan sosial saat ini, dan memberikan saran tentang tindakan yang dapat diambil oleh tiap-tiap pihak untuk melindungi komunitas ini selama dan setelah krisis. Kegiatannya mencakup audiensi dengan pembuat kebijakan terkait, dialog kebijakan, dan kampanye publik.
